Kegiatan

  • Detail

Surat Terbuka GKIA : Penolakan terhadap Rekomendasi Baleg DPR RI untuk Menghilangkan Larangan Iklan Rokok dalam Draft RUU Penyiaran

5 Jul 2017

Surat Terbuka GKIA

 

kepada Yth

Komisi I DPR RI

di tempat

 

Dengan hormat,

Salam dan doa untuk Bapak dan Ibu anggota DPR di Komisi I, semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, kelancaran, dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia. Kami yakin Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugasnya merumuskan legislasi akan selalu mengedepankan kepentingan publik untuk masa depan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik.

Kami, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) merupakan koalisi yang beranggotakan lebih dari 25 organisasi masyarakat sipil Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dalam memperjuangkan peningkatan status kesehatan ibu, anak dan remaja di Indonesia serta menjunjung tinggi semua prinsip-prinsip dalam konvensi hak azasi manusia, konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan konvensi hak anak.

Pada tanggal 20 September 2016 Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran yang dibentuk oleh Komisi 1 DPR mencantumkan larangan mempromosikan minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya dalam Pasal 142 Ayat 2 butir i sesuai hasil keputusan rapat internalnya. Namun pada saat proses harmonisasi yang dipimpin oleh Badan Legislatif DPR pada tanggal 19 Juni 2017, kata “rokok” dihilangkan dari Pasal 137 Ayat 2 butir i RUU Penyiaran tersebut.

Kami memandang revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang diproses oleh DPR sangat penting bagi pembangunan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan ibu dan anak. Media penyiaran (Televisi dan Radio) memiliki pengaruh yang sangat signifikan sebagai media edukasi dan promosi kesehatan di masyarakat. Secara spesifik GKIA memberikan perhatian terhadap pembahasan mengenai pelarangan iklan rokok di media penyiaran dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

  • Rokok adalah salah satu faktor risiko utama kesehatan yang menjadi pemicu berbagai gangguan kesehatan berat dan berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Berbagai literatur dan penelitian kesehatan menunjukkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok dapat menyebabkan kekurangan gizi kronis yang bermanifestasi dalam bentuk postur tubuh pendek dengan dampak gangguan perkembangan otak, mental dan prestasi  (stunting), keguguran, kematian mendadak pada bayi, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan berbagai konsekuensi kesehatan lainnya.
  • Iklan, promosi dan sponsor rokok adalah media utama penyebaran perilaku merokok. Selama ini target utama dari iklan dan promosi rokok adalah anak muda. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014 menunjukkan 3 dari 5 anak terpapar adegan merokok di TV, video atau film, sementara itu 3 dari 5 anak melihat promosi rokok di point of sale seperti warung, swalayan dan minimarket.
  • Iklan, promosi dan sponsor rokok menciptakan citra yang menyesatkan terhadap perilaku merokok dan mendorong orang untuk mulai merokok. Karenanya iklan, promosi dan sponsor rokok harus dilarang untuk mencegah anak-anak mulai merokok, mendorong perokok  berhenti merokok dan meyakinkan mantan perokok untuk tetap berhenti  merokok.
  • Di banyak negara, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok dilakukan secara komprehensif di semua saluran baik itu di media cetak, media penyiaran maupun di dalam dan diluar ruang. Penelitian World Bank yang dilakukan di 102 negara menunjukkan bahwa negara yang melarang promosi secara parsial menurunkan konsumsi hanya 1%, sementara pelarangan secara total promosi rokok akan menurunkan konsumsi rokok sebanyak 9%. Sementara itu, studi lain di 30 negara berkembang menunjukkan bahwa pelarangan sebagian menurunkan konsumsi per kapita sebanyak 13,6% sementara pelarangan total menurunkan konsumsi hingga 23,5%.
  • Sejauh ini sudah 144 negara di dunia yang melakukan pelarangan terhadap iklan rokok di media penyiaran demi perlindungan anak dan remaja dari zat adiktif ini.
  • Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB merilis sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada 19 Juni 2014, antara lain: (1) Pemerintah Indonesia harus melakukan pencegahan atas risiko kesehatan yang serius terkait rokok, utamanya remaja dan anak; (2) Memberlakukan peraturan anti tembakau yang mencakup larangan merokok di ruangan dalam gedung; (3) Memperkuat larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok; (4) Menerapkan pendekatan berbasis HAM atas penggunaan tembakau, memberikan layanan kesehatan yang layak, rehabilitasi, dan dukungan layanan psikologis bagi pecandu rokok.

 

Dari data-data tersebut, pelarangan iklan rokok adalah sebuah langkah progresif untuk mengurangi prevalensi perokok dan menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Di sisi lain pelarangan iklan rokok juga merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menghormati, menjamin dan memenuhi (to respect, to protect and to fulfill) dengan kewajiban konstitusional yang diamanatkan pasal 28 I ayat (4) UUD 45 : “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan pasal 28 B Ayat 2 UUD 45: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  Pelarangan iklan rokok juga termasuk perlindungan khusus anak dari zat adiktif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 67 UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Maka berdasarkan landasan berpikir seperti diatas dan terkait perkembangan pembahasan RUU Penyiaran di DPR kami menyampaikan beberapa hal berikut ini:

  1. Mengapresiasi draft RUU Penyiaran dari Panja Komisi I DPR RI yang melarang siaran iklan mempromosikan minuman keras, rokok dan zat adiktif lainnya dalam pasal 142 Ayat 2 butir 1 RUU Penyiaran Pelarangan iklan rokok di media penyiaran adalah satu langkah awal untuk memberikan perlindungan warga negara dari bahaya konsumsi rokok. Iklan rokok di media penyiaran adalah salah satu sumber penyebaran dan promosi konsumsi rokok yang masih diperbolehkan saat ini.
  2. Menyayangkan dan menyatakan keprihatinan atas langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui rapat harmonisasi pada tanggal 19 Juni 2017 yang menghilangkan kata “rokok” dalam frase larangan mempromosikan minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya dalam Pasal 137 Ayat 2 Butir i RUU Penyiaran Penghapusan larangan iklan rokok dari RUU Penyiaran adalah sebuah kemunduran dan akan menghambat perlindungan maksimal masyarakat dari paparan promosi rokok.
  3. Mendukung Komisi I DPR RI untuk menolak rekomendasi hasil rapat harmonisasi Baleg DPR RI yang menghilangkan larangan penyiaran iklan rokok di media penyiaran, dan mendesak Baleg DPR RI untuk mempertahankan draft RUU Penyiaran dari Panja komisi I DPR RI yaitu melarang siaran iklan promosi rokok di media penyiaran.

 

Membiarkan promosi dan iklan rokok merupakan cerminan negara yang menempatkan kepentingan industri rokok di atas kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat dan  kepentingan terbaik anak dengan membiarkan generasi muda terjerembab dalam adiksi konsumsi rokok.

Untuk itu kami sangat berharap Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI bisa mempertimbangkan surat ini sebagai wujud komitmen untuk melindungi generasi muda dan menghasilkan UU Penyiaran yang berpihak kepada kepentingan publik dan anak.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu terhadap surat terbuka kami ini.

 

Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak,

dr. Supriyatiningsih, M.Kes.,Sp.OG

Koordinator Presidium GKIA

 

Tembusan :

  1. Badan Legislasi DPR RI

 

Narahubung:

  1. Deni Wahyudi  (+62 813 8239 2276)
  2. Siti Masyitah Rahma (+62 812 8515 316)